PERATURANGUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 3: Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000: 3: Izin operasional terakhir: 4: akreditasi terakhir: 5: SK Kepala Sekolah: 6: SaveSave Mekanisme Izin Operasi Genset For Later. 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful. 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful. Embed. Share. Print. Download now. Jump to Page . You are on page 1 of 50. PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR IKMPerijinan; BERITA. Kolaborasi DPMPTSP Provinsi Jawa Timur - Kementerian Investasi/BKPM Tingkatkan Kompetensi UMKM di Daerah 26 Juli, 2022 . Diplomatic Tour of East Java Jajaki Potensi Kerjasama di Jawa Timur Bubutan Kota SBY, Jawa Timur 60174 Email: dpmptsp@ (031) 99092900 IzinOperasi Genset. Penggunaan genset memang harus ada izin operasi genset. Karena jika tidak ada perizinan operasi genset, maka akan dikenakan sanksi teguran bahkan sampai pembekuan operasional. Baca Juga : Tempat Sewa Genset di Beberapa Kota di Pulau Jawa. PP No 14 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tenaga Listrik. UU No 23 Tahun 2014 tentang Jenisdan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (scan formulir isian permohonan pemenuhan komitmen izin operasi pada data teknis huruf B point no. 4 a dan b); 12: Jadwal Pembangunan (khusus Genset baru) bila sudah terbangun (scan formulir isian permohonan pemenuhan komitmen izin operasi pada point no.7); 13 Perusahaanatau Badan Usaha Wajib Memiliki Izin Genset, ini Kategori Perizinannya Sebagai gambaran, Chair memaparkan sejak bulan Januari 2019 sampai Maret 2019, DPMPTSP sudah menerbitkan 22 Izin Operasi dan dan 10 Surat Keterangan Terdaftar. 1 jam lalu - Jawa Timur. TELP/WA 0813-5933-6499, Distributor Nurse Call Commax Di Jakarta L47Ue. Laporan Wartawan Muhammad Fachri Ramadhani BALIKPAPAN - Penggunaan perangkat pembangkit listrik generator atau genset berkapasitas di atas 200 KVA kilo volt ampere harus berizin. Bila tidak ingin bermasalah hukum. Hal itu diungkapkan Kasubdit Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, AKBP Seber R Kombong. "Kalau di atas 200 KVA itu memang harus ada izinnya," katanya sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Marah dan Kesal, Luis Milla Minta Wasit Shaun The Sheep Evans Diberhentikan dari Asian Games Aturan tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memakai genset di atas 200 KV. Biasanya pihak perhotelan, rumah makan, perusahaan dagang menggunakannya. Kendati demikian di Kalimantan Timur hampir sebagian besar banyak yang belum mengetahui aturan tersebut. "Tidak cukup SLO Standar Layak Operasi saja. Namun pelaku usaha harua mengurus Izin Operasi IO. Di bawah 200 KVA tak perlu," jelasnya. Mengenal Loemongga, Istri Menteri Sosial Agus Gumiwang yang Cantik dan Mantan Model 90-an Lanjut Seber, permohonan pengeluaran izin operasi dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP. Biasanya tetap disertai tembusan dari Dinas ESDM wilayah setempat. Fungsi penegakkan hukum diemban aparat kepolisian. Pasalnya dalam aturan tersebut ada pendapatan yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak PNBP, dan itu wajib dilaksanakan. "Ada retribusi negara. Uangnya masuk ke kas negara," tegasnya. Shalat Istighosah hingga Status Bencana, Inilah 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok Selama ini, pihaknya masih melakukan tindakan administrasi berupa teguran dan peringatan. Kendati mengaku sosialiaasi UU tersebut bukan ranah kepolisian, namun dalam praktik di lapangan mereka melakukannya. "Mereka mengaku pemerintah juga jarang sosialisasi. Saat ditindak, mereka berkata belum pernah disosialiasi. Kalau ada surat edaran, pasti kita taat aturan itu. Sekarang kami tak tahu. Begitu aku mereka," ungkap perwira 2 bunga di pundak kepada media ini. Ramalan Zodiak Sabtu 25 Agustus 2018, Libra Buka Mata! Ada Seseorang yang Istimewa. . . Untuk diketahui, izin usaha penyediaan tenaga listrik dan sertifikasi instalasi tenaga listrik genset tersebut telah diatur dalam pasal 49 ayat 1-10 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Sejumlah persyaratan mengurus IO yang dibutuhkan, di antaranya administrasi kepemilikan, fotokopi NPWP, izin Undang Undang Gangguan UUG, AMDAL/ UKL/ UPL serta uraian rencana penyediaan dan kebutuhan. * PROBOLINGGO, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian dan Pembangunan DPMPTSP Provinsi Jawa Timur Isnugroho Sulistyono, menegaskan jika perizinan mutlak diperlukan untuk kepemilikan genset.“Jadi izin genset ini diperlukan ketika ada perusahaan atau perseorangan yang memiliki mesin genset yang tentunya berada di bawah kapasitas 500 KVA atau dibawah 50 ribu Watt. Kami harap sektor-sektor yang notabene akrab dengan kepemilikan genset seperti nelayan dan pemilik tambak ternaungi legalitas dalam penggunaan genset tersebut,” jelas Isnu, dilansir Selasa 8/3 dari laman mengapresiasi masyarakat atas kesadarannya mengurus perizinan genset ke DMPTSP dan mengharap kepada yang belum untuk segera mengurus. Jika tidak, akan ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang ada.“Sebab itu selama tiga hari kedepan kami membuka pelayanan perizinan, termasuk izin genset di daerah Mayangan dan di kantor MPP Kabupaten Probolinggo. Nanti kita terbitkan izinnya secara gratis dan tidak sulit kepengurusannya,” urai Kertosono Kediri Lewati Aset Milik BUMN hingga Tanah WakafBanyuwangi Gandeng Norwegia untuk Bangun Pusat Daur Ulang SampahUPAYAKAN WISATAWAN KE SURABAYA KEMBALI NAIK“Hal ini merupakan komitmen untuk mempermudah para pelaku pasar modern dalam melengkapi izin yang harus dimilikinya atau bahkan instansi-instansi pemerintahan yang belum memiliki Izin genset,” ungkapnya. * MEKANISMEIZIN OPERASIGENSET Disampaikan pada Asosiasi Tambak Intensif ASTINKab. Probolinggo Probolinggo, 18 Maret 2019 DasarHukum UNDANG-UNDANG • UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. • UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PERATURAN PEMERINTAH • PP No. 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. • PP No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PERATURAN MENTERI ESDM • Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan • Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata CaraAkreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan • Permen ESDM No. 39 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR • Pergub Jatim No. 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penomoran Register Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan TenagaListrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Menengah • Pergub Jatim No. 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. 3 KEWENANGAN KETENAGALISTRIKAN sesuai Undang - Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan NOSUB URUSANDAERAH PROVINSIDAERAH KAB/KOTA 1 Ketenagalistrikan a. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usahayang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;a. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badanusaha yang wilayah usahanyadalam kabupaten/kota;b. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintaskabupaten/kota;b. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalamkabupaten/kota;c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izinusaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegangizin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan olehpemerintahkabupaten/kota;d. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringantenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrikdan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usahayang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;d. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenagalistrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepadabadan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota;e. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik daripemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;e. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badanusaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modaldalam negeri;f. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atauizin operasi yang ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;f. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik daripemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota;g. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidangketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintahprovinsi;g. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untukkepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrikatau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintahkabupaten/kota; Penggunaan Generator Set atau biasa di kenal Genset harus memiliki izin. Sanksi teguran hingga pembekuan operasional bila penggunaan generator set dilakukan bilamana tanpa ada izin. Ketentuan penggunaan genset Generator Set yang harus berizin yakni untuk generator dengan kapasitas lebih dari 200 KVA. Penggunaan Genset di bawah kapasitas 200 KVA tidak perlu izin operasional, melainkan hanya terdaftar dan harus melaporkan kepemilikan. Setiap pemakaian genset berkapasitas di atas 200 KVA harus mendapat izin dari dinas yang membidangi energi dan sumber daya mineral ESDM berupa Surat Laik Operasi SLO dan Izin Operasi IO. Generator Set dengan kapasitas 25-200 KVA juga wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai pengganti izin operasi, sedang di bawah 25 KVA hanya diminta melapor. Berkaitan dengan perizinan itu bagi pemilik Genset yang tidak melaporkan atau mengoperasikan tanpa izin operasional, terancam sanksi teguran hingga pembekuan operasional. ”Pendataan ini lebih untuk mengetahui keandalan sistem ketenagalistrikan, keamanan, serta faktor lingkungan. Tujuan daripada Penerapan regulasi tersebut adalah untuk keselamatan seperti diatur dalam UU Ketenagalistrikan, terutama untuk mencegah terjadinya kebakaran dan kecelakaan karena tersengat listrik. IZIN OPERASI GENSET Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 500 kVA lima ratus kilovolt-ampere dalam 1 satu sistem instalasi tenaga listrik wajib mendapatkan izin operasi. Izin operasi sebagaimana dimaksud diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Penerbitan izin operasi sebagaimana dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang ketenagalistrikan. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku a. izin operasi; dan b. surat keterangan terdaftar, yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya sepanjang peruntukan dan kapasitas pembangkit tenaga listrik tidak berubah. Dalam hal akan dilakukan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pemegang izin operasi untuk pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas lebih dari 500 kVA lima ratus kilovolt-ampere melakukan perpanjangan izin operasi. Manfaat memilik Izin Genset adalah 1. Mendapatkan izin resmi dari Dinas ESDM 2. Dengan adanya pengujian genset dapat meminimalisir terjadinya bahaya yang ditimbukan genset Walaupun di undang-undang tentang ketenagalistrikan untuk genset yang memiliki kapasitas diatas 200kVa, namun alangkah baiknya yang memiliki genset dibawah itu pun melapor ke pihak terkait agar tetap dalam jangkauan namun tidak perlu melakukan perizinan secara berkala. More Info CV. Kevin Jasperindo Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Rio 08111599899 WA sertifikatlaikoperasiinstalasilistrik sertifikasilaikoperasiinstalasitenagalistrik sertifikatlayakoperasiinstalasilistrik sertifikatlayakoperasilistrik sertifikatlaikoperasipembangkitlistrik sertifikatlaikoperasitenagalistrik sertifikatlaikoperasiplts sertifikatlaikoperasipembangkit sertifikatlaikoperasislo sertifikatlayakoperasislo izinoperasigensetjawabarat iziniogenset izinoperasionalgensetdisurabaya izingensetesdm izinoperasionalgenset izinoperasimesingenset izinslogenset izinoperasionalgensetjawatimur izinoperasionalgensetjakarta izinoperasigensetoss izinpertambanganoperasi iupopk

izin operasional genset jawa timur